PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA PUHKEREP

________________________________________________

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2014 - 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai penjabaran visi, misi dan program desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). RPJM Desa  antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “turut merasa memiliki “ ( rumongso handarbeni ) terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan turut bertanggung jawab ( melu hangrungkepi ) terhadap hasil – hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikan.

1.2    Maksud dan Tujuan

            Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita – cita masyarakat Desa Puhkerep.

Selanjutnya RPJM Desa ini akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ).

1.3   Dasar Hukum 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Desa Puhkerep disusun atas dasar ;

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1.        Undang – Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3.        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  114 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5.        Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 03 Seri E );

6.        Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07 Seri E );

7.        Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 08 Seri E );

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01 ) 

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1  Sejarah Desa

Sejarah Desa Puhkerep tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan untuk sementara masih dalam kajian dan terus ditelusuri. Desa Puhkerep terbagi dalam wilayah 3 Dusun, yaitu Dusun Puhkerep, Tinampuh dan Kentingan dengan dipimpin oleh Kamituwo ( Kasun ). Desa Puhkerep  dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut ; Bapak Kamidi (tahun 1952 s.d 1975 ), Joyo Diharjo (tahun 1975 s.d 1991), Sutejo (tahun 1990s.d 1997), Mulyono (tahun 1998 s.d 2003 ), Didik Harianto (tahun 2003 s.d 2013),  Sumarno ( 2014 s.d. sekarang ).

Secara geografis Desa Puhkerep terletak pada posisi 7°31'0” Lintang Selatan dan 111°54'0” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Nganjuk tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Puhkerep rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Secara administratif, Desa Puhkerep terletak di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngangkatan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sugihan Desa Mlorah. Di sisi Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nganjuk Kota dan Kec. Sukomoro, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kec. Gondang.

Jarak tempuh Desa Puhkerep ke ibu kota kecamatan ( Kec. Rejoso ) adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

2.2  Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Puhkerep adalah terdiri dari 1.342 KK, dengan jumlah total penduduk 4.963 jiwa, dengan rincian 2.399 laki-laki dan 2.564 perempuan.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	246	252	498	8%
2	5-9	190	169	359	9%
3	10-14	250	144	394	5%
4	15-19	120	173	293	6%
5	20-24	155	152	307	8%
6	25-29	281	147	428	8%
7	30-34	172	281	453	6%
8	35-39	113	261	374	8%
9	40-44	163	266	429	8%
10	45-49	236	160	396	8%
11	50-54	100	185	285	7%
12	55-58	261	128	389	8%
13	>59	300	325	625	11%
Jumlah Total		2587	2643	5230	100,00 %
Sumber data kependudukan januari 2015

   Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Puhkerep sekitar 2.387 atau hampir 46 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Puhkerep termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 1.342 KK di atas, sejumlah 766 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 198 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 195 KK  tercatat Keluarga Sejahtera II; 187 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 195 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 25%  KK Desa Puhkerep adalah keluarga miskin.

2.2  Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa Puhkerep, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

Tabel : 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Puhkerep

No	Nama	Jabatan
1	SUMARNO	Kepala Desa
2	HARJITO	Sekretaris Desa
3	ROHMADUDIN	Kamituwo I
4	NYATIRAN	Kamituwo II
5	SUWARNO	Kamituwo III
6	SUWADI	Kebayan I
7	DASIANTO M BUDI	Kebayan II
8	JUMAWAN	Kebayan III
9	TOHIR	Jogoboyo I
10	SUHARDI	Jogoboyo II
11	MARSITO	Jogotirto
12	IMAM SOFIAN	Modin

     Tabel : 2

Nama Badan Permusyawaratan Desa Puhkerep

No	Nama	Jabatan
1	SUYANTO	Ketua
2	ABDUL LATIF	Wakil Ketua
3	DARMINTO	Sekretaris
4	MARIADI IMAM	Anggota
5	SAMSUL HADI	Anggota
6	ARIS HARTANTO	Anggota
7	ANIS SULISTIANTO	Anggota
8	PARYONO ANTENG	Anggota
9	HERU SETIYO UTOMO	Anggota

    Tabel : 3

Nama-nama Pengurus LPM Desa Puhkerep

No	Nama	Jabatan
1	Darmaji	Ketua
2	Suwaji	Sekretaris
3	Imam Suhadi	Bendahara
4	Darno	Anggota
5	Bianto	Anggota
6	Bastul Bari	Anggota
7	Sujiwo	Anggota
8	Sanuzi Zain	Anggota
9	Asrori	Anggota
10	Hari Rasidin	Anggota

     Tabel : 4

 Pengurus Karang Taruna Desa Puhkerep

No	Nama	Jabatan
1	BUDIONO	Ketua
2	JOKO HERI	Sekretaris
3	M. WAKIT HARWIS	Bendahara
4	NOVAN EFFENDI	Anggota
5	AGUS MARIONO	Anggota
6	WINARTO	Anggota
7	NURHADI	Anggota
8	ISMANTO	Anggota
9	RONI SANJAYA	Anggota
10	PURNOMO	Anggota
11	MARWAN ALTA TIRI	Anggota
12	SUTIKNO	Anggota
13	W A D J I	Anggota
14	WARSITO	Anggota
15	ENDIK FAJAR PURNAWAN	Anggota
16	RIO WAHYUDI	Anggota
17	GUNADI	Anggota
18	YUDI HARTANTO	Anggota
19	EKO YULIO PURBO	Anggota
20	M. ALI MAHPUD	Anggota
21	GERINDRA SETIAWAN	Anggota

    

Tabel : 5

Tim Penggerak PKK Desa Puhkerep

No	Nama	Jabatan
1	PUJI RAHAYU	Ketua
2	PASRI	Wakil ketua
3	SRI WINARTI	Sekertaris
4	SUYANI	Wakil sekertaris
5	SULISTIANI	Bendahara
6	PURWATI	Wakil bendahara
7	MUSRIATI	Anggota
8	SUNARSIH	Anggota
9	SUKARNI	Anggota
10	ENI SETYORINI	Anggota
11	NANIK	Anggota
12	YATMIATUN	Anggota
13	ONIK	Anggota
14	PURWATI	Anggota
15	YULIATEN	Anggota
16	MUJI ASTUTIK	Anggota
17	SUPARNI	Anggota
18	LAMIATI	Anggota
19	SUMIATI	Anggota

     Tabel : 6

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Darmanto	KPMD
2	Muji Astutik	KPMD
3	Yuswadi	KPMD
4	Candra	KPMD
5	Sunarsih	KPMD

     Tabel : 7

RT dan RW

No	Nama	Jabatan
1	SAERAN	RW 01. PUHKEREP
2	MULANI	RT 01/ RW 01
3	YUSWANDI	RT 02/ RW 01
4	MIDI	RT 03/ RW 01
5	SUTRISNO	RT 04/ RW 01
6	KASIO	RW 02. PUHKEREP
7	WARSITO	RT 01 RW 02
8	RAHMAN	RT 02 RW 02
9	JOKO HERI	RT 03 RW 02
10	TAMIJEM	RT 04 RW 02
11	JARWO	RT 05 RW 02
12	KATIMUN	RW 01. KENTINGAN
13	SURATIN	RT 01/ RW 01
14	PARJAN	RT 02/ RW 01
15	PURWAJI	RT 03/ RW 01
16	SUGIYO	RT 04/ RW 01
17	PURWANDI	RW 01. TINAMPUH
18	SARTONO	RT 01/ RW 01
19	JOTO	RT 02/ RW 01
20	SUMAJI	RT 03/ RW 01
21	WARSIONO	RW 02. TINAMPUH
22	SUTIYO	RT 01 RW 02
23	DARNO	RT 02 RW 02
24	SARMIN	RT 03 RW 02

2.3. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

          Data : Panjang Jalan Tahun 2014

No	Uraian	Panjang ( Km )	Keterangan
A	Jenis Permukaaan
1	Diaspal	4,2	Rusak
2	Kerikil / Makadam	3	Sedang
3	Paving stone	2,5	Baik
4	Tanah	6	Rusak
B	Kondisi Jalan
1	Baik	5
2	Sedang	3
3	Rusak ringan	4
4	Rusak Berat	3,2

2.3.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

         Data : Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2014

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	Baik
2	TK	-
3	SD	3	Baik
4	TPQ	-
5	Madin	1	baik

2.3.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	Rusak berat
2	Posyandu	4	baik

2.4. MASALAH dan POTENSI DESA

2.4.1 MASALAH

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi ;

1.      Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.

Desa Puhkerep termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.      Masih rendahnya aksesibilitas & kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Aksesibilitas & kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Kualitas pendidikan dilihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional tahun 2014/2015 untuk Tingkat SD di Desa Puhkerep menunjukkan adanya kenaikan, namun untuk sebagian siswa – siswi dari Desa Puhkerep di tingkat SLTP mengalami penurunan di banding dengan nilai-nilai tahun sebelumnya.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2010 - 2014 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

3.      Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

4.      Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di Masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

5.      Masih Minimnya Kontribusi PAD terhadap APBDes.

Sumbangan PAD terutama dari Pendapatan BUMDES terhadap APBDes masih rendah, oleh karena itu optimalisasi BUMDES perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

    

2.4.2  POTENSI

Desa Puhkerep memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.4.2.1 Sumber Daya Alam

i.        Lahan pertanian (sawah) seluas 25 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal

ii.       Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 30 Ha, belum dikelola secara maksimal

iii.      Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.

iv.      Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik

v.       Adanya hasil panen bawang mereh, padi, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan lahan pertanian masyarakat.

vi.      Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.

2.4.2.2 Sumber Daya Manusia

i.        Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.

ii.       Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

iii.      Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan

iv.      Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.

v.       Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

vi.      Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

vii.     Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

viii.    Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.

ix.      Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun

Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

3.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Puhkerep harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa Puhkerep adalah ;

 “Terwujudnya Desa Puhkerep Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Puhkerep dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Puhkerep secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1)      Terwujudnya terkandung upaya dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Puhkerep yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama.

2)      Desa Puhkerep adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.

3)      Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.

4)      Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

5)      Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya.

3.2.  Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Puhkerep adalah sebagai berikut ;

1.       Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.       Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3.       Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

4.       Menata Pemerintahan Desa Puhkerep yang kompak dan  bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.

5.       Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

6.       Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

7.       Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.

8.       Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

9.       Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

10.   Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai meliputi 4 aspek mendasar, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaaan masyarakat desa.

No	Bidang	Sasaran
1	Pemerintahan Desa	a.       Terselenggaranya Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif. b.      Tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa. c.       Terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib. d.      Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang berdayaguna dan berhasil guna e.       Tersusunnya data profil desa yang akurat dan uptade
2	Pembangunan Desa	a.       Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa. b.      Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana  Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan c.       Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif d.      Pelestarian lingkungan hidup
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.       Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan b.      Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.       Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan b.      Pelatihan teknologi tepat guna c.       Peningkatan kapasitas masyarakat

BAB IV

PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1  PROGRAM INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Puhkerep  untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut ;

1.      Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

a.       Program Penetapan dan penegasan batas desa ;

b.      Program Pendataan desa dan penyusunan frofil desa ;

c.       Program Penyusunan tata ruang desa ;

d.      Program Penyelenggaraan musyawarah desa ;

e.       Program Pengelolaan informasi desa ;

f.       Program Penyelenggaraan perencanaaan desa ;

g.      Program Penyelenggaraaan evaluasi perkembangan pemerintahan desa ;

h.      Program Penyelenggaraan kerjasama antar desa ;

i.        Program Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.

2.      Program Pembangunan Desa ;

a.       Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain ;

a.1. jalan pemukiman ;

a.2. jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian ;

a.3. jalan pemukiman masyarakat desa.

b.      Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain ;

b.1. air bersi skala desa ;

b.2. sanitasi lingkungan ;

b.3. peningkatan prasarana posyandu

b.4. pembangunan polindes

c.       Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain ;

c.1. taman bacaan masyarakat ;

c.2. pendidikan anak usia dini ;

c.3. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat ;

d.      Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain ;

d.1. pasar desa ;

d.2. pengembangan BUM Desa ;

d.3. penguatan permodalan BUM Desa ;

d.4. lumbung desa ;

d.5. kolam ikan dan pembenihan ikan ;

d.6. kandang ternak ;

d.7. Hand traktor pertanian

d.8. sarana dan prasarana lainnya.

e.       Pelestarian lingkungan hidup.

e.1. penghijauan

e.2. perlindungan mata air ;

e.3. pembersihan daerah aliran sungai.

3.      Program Pembinaan Kemasyarakatan ;

a.       Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;

b.      Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;

c.       Pembinaan kerukunan umat beragama ;

d.      Pengadaan sarana dan prasarana olah raga ;

e.       Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4.      Program Pemberdayaan Masyarakat ;

a.       Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ;

b.      Pelatihan teknologi tepat guna ;

c.       Pendidikan, pelatihan,, dan penyuluhan bagi perangkat desa dan lembaga desa ;

d.      Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain ;

d.1. kader pemberdayaan masyarakat desa ;

d.2. kelompok usaha ekonomi produktif ;

d.3. kelompok perempuan ;

d.4. kelompok tani ;

d.5. kelompok pengrajin ;

d.6. kelompok pemuda.

4.2 Matrik RPJM Desa

      (data terlampir)

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk  6 (enam), yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Puhkerep, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1.     Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Puhkerep tahun 2014-2019 dengan penuh tanggung jawab.

2.     Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Kepala Desa Puhkerep,

SUMARNO